Kredit Perbankan ke Sektor Pertanian hanya 5,48%

Bank Indonesia menyebutkan, kredit perbankan ke sektor pertanian hingga November 2009 mencapai Rp76,657 triliun (5,48%) dari total kredit sebesar Rp1.397,578 triliun.

Berdasarkan data statistik BI di Jakarta, Selasa (12/1), bank-bank BUMN paling besar kontribusinya pada sektor pertanian ini, yakni mencapai Rp46,841 triliun atau 61,10%.

Sementara bank umum swasta nasional (BUSN) berkontribusi 24,58 persen atau senilai Rp18,847 triliun dan sisanya oleh BUSN non devisa Rp374 miliar (0,48 persen), bank pembangunan daerah (BPD) Rp3,827 triliun (5,12 persen), bank umum campuran Rp4,755 triliun (6,20 persen) dan bank asing Rp1,914 triliun (2,49 persen).

Kredit yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi yang masuk dalam empat besar, yakni sektor lain-lain Rp429,049 triliun (31 persen), perdagangan Rp290,402 triliun (21 persen), perindustrian Rp243,799 triliun (17 persen) dan jasa dunia usaha Rp146,103 triliun (10 persen).

Sedangkan berdasarkan jenis penggunaannya, kredit modal kerja Rp683,592 triliun, kredit investasi Rp286,905 triliun dan konsumsi Rp427,080 triliun. Kredit sektor konsumsi untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) yang mencapai Rp120,804 triliun, sedangkan sisanya konsumsi lainnya Rp306,276 triliun. Kredit sektor perumahan ini dibagi menjadi KPR dan apartemen sampai dengan tipe 70 mencapai Rp55,530 triliun, KPR dan apartemen tipe 70 ke atas Rp67,255 triliun, kredit untuk rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan) Rp8,010 triliun.

Sementara untuk kredit bank umum yang ditarik melalui kartu kredit mencapai Rp34,296 triliun, dimana bank asing dan BUSN campuran mendominasi. Kartu kredit keluaran bank asing mencapai Rp13,785 triliun, BUSN campuran Rp11,722 triliun. Sedangkan sisanya kartu kredit bank BUMN Rp5,986 triliun, bank campuran Rp2,802 triliun dan BPD hanya Rp2 miliar.

(sumber : www.inilah.com - 12/01/2010 - 15:43)

Kredit Pertanian agar Tanpa Agunan

Jumat, 5 Februari 2010 | 05:12 WIB

Jakarta, Kompas - Kelompok Kerja Pangan dalam Rapat Kerja Pemerintah, Rabu kemarin, mengusulkan agar Bank Indonesia memberikan kemudahan akses pembiayaan sektor pertanian, khususnya pengembangan komoditas pangan. Pokja Pangan mengusulkan agar bank tidak lagi mensyaratkan agunan sebagai jaminan kredit.

Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan itu, Kamis (4/2), seusai membuka Rakernas Pembangunan Pertanian 2010-2014 di Jakarta.

Usulan Pokja Pangan, katanya, bertolak dari kenyataan sulitnya petani mengakses pembiayaan dari perbankan. Bank mensyaratkan agunan karena terikat aturan Bank Indonesia (BI).

Pokja Pangan meminta kepada BI agar lebih mengkhususkan penyaluran kredit pada sektor pertanian pangan. Selama ini sektor pertanian kurang berkembang karena kurang mendapat dukungan perbankan. Terbukti dari rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian.

Suswono berharap ada bank pertanian. Namun, sebelum lembaga pembiayaan yang cocok untuk pertanian terbentuk, dalam masa transisi ini ada baiknya bank mempermudah persyaratan kredit. ”Jangan menyamakan budidaya pertanian dengan industri,” katanya.

Wakil Menteri Pertanian sekaligus Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi menyatakan, saat ini pemerintah tengah membuat eksplorasi pembiayaan pertanian. ”Mudah-mudahan ada sistem perbankan khusus,” katanya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar yang membawahkan perbankan BUMN menyatakan, perlu ada kelonggaran aturan BI untuk perbankan BUMN agar bisa mendukung pembiayaan secara nyata dalam pembangunan sektor riil.

Guru besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Jember, Rudi Wibowo, menyarankan skema kredit pertanian disesuaikan dengan sifat komoditasnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman Hadad mengatakan, BI akan mempermudah akses pembiayaan untuk sektor-sektor unggulan. BI juga akan mendorong penurunan bunga kredit dengan cara menetapkan patokan besaran (benchmark) untuk biaya dana, biaya operasional, premi risiko, dan margin keuntungan.

Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis, tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 6,5 persen. Keputusan ini antara lain untuk dorong intermediasi perbankan.

Dewan Gubernur BI meyakini tekanan inflasi belum akan muncul setidaknya sampai semester I-2010.

(Sumber : www.kompas.com)

Pertumbuhan Kredit UMKM dan Pertanian Terus Dipacu

Semarang, CyberNews. Kalangan perbankan diminta terus memacu pertumbuhan kredit sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pertanian dan perdesaan di Jateng, menyusul potensinya yang masih cukup besar. Kendati porsi kucuran kredit UMKM cukup besar, namun tidak demikian dengan kredit pertanian yang relatif minim karena dinilai berisiko tinggi. 

Pemimpin Bank Indonesia (BI) Semarang sekaligus Pemimpin Regional BI Jateng-DIY M Zaeni Aboe Amin mengatakan, kredit sektor pertanian memang cukup berisiko karena salah satunya faktor musim yang tidak bisa diprediksi mendorong perbankan akan berhati-hati.

"Risikonya memang tinggi tetapi jika bank semakin tahu dan memahami sebenarnya peluang kredit di sektor tersebut sangat menjanjikan. Begitu pula dengan kredit UMKM sebab kelompok inilah yang justru masih bertahan di saat krisis," jelas Zaeni usai pertemuan tahunan perbankan di KBI Semarang, Selasa (26/1).

Berdasarkan data KBI Semarang, pembiayaan sektor UMKM di tahun 2009 mencapai 78,47% dari total kredit secara keseluruhan. Zaeni menuturkan, penyaluran kredit perbankan di Jateng tumbuh 10,96% dibandingkan tahun sebelumnya dengan posisi sebesar Rp 88 triliun. Penyaluran kredit baru sendiri tahun ini akan digenjot supaya tumbuh antara 15%-20%.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Abdul Sulhadi menilai, perbankan sangat berperan dalam menumbuhkan sektor UMKM dan pertanian. Namun, kontribusi yang belum optimal dari perbankan membuat pemprop berupaya mengarahkan fokus pembiayaan untuk sektor tersebut.

Salah satu upaya mendongkrak penyaluran di sektor UMKM dan pertanian adalah penghargaan bagi bank umum yang berperan aktif dalam pemberian kredit kepada UMKM berupa Small and Medium Enterprises (SME) Banking Award.

Sumber :www.suaramerdeka.com